PONTIANAK Rabu 8/7/2026. Massa dari Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sebagai respons atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan sikap dan aksinya di Kantor PLN Kalbar,
BPM menilai gangguan pasokan listrik telah mengganggu aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketersediaan energi
tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi Massa BPM Kalbar yakni PLN UP2D di Jalan Ismail Marzuki, PLN UP3B di Jalan Karya Baru, dan Kantor PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk mendesak agar PLN segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik sekaligus memenuhi tanggung jawab kepada seluruh konsumen.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan BPM adalah penghentian pemadaman bergilir serta pemulihan pasokan listrik secara penuh di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Hentikan pemadaman brutal dan segera pulihkan pasokan listrik secara total di seluruh wilayah Kalimantan Barat tanpa alasan penundaan," demikian salah satu poin tuntutan BPM.
Selain mendesak normalisasi pasokan listrik, BPM juga meminta agar masyarakat tidak dibebani dampak finansial akibat gangguan layanan yang terjadi.
Menurut BPM, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat menurunnya daya beli. Karena itu, mereka menolak apabila kerugian operasional maupun persoalan internal perusahaan listrik dibebankan kepada pelanggan.
BPM menilai gangguan pasokan listrik telah mengganggu aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik.
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan BPM adalah penghentian pemadaman bergilir serta pemulihan pasokan listrik secara penuh di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Hentikan pemadaman brutal dan segera pulihkan pasokan listrik secara total di seluruh wilayah Kalimantan Barat tanpa alasan penundaan," demikian salah satu poin tuntutan BPM.
Selain mendesak normalisasi pasokan listrik, BPM juga meminta agar masyarakat tidak dibebani dampak finansial akibat gangguan layanan yang terjadi.
Menurut BPM, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat menurunnya daya beli. Karena itu, mereka menolak apabila kerugian operasional maupun persoalan internal perusahaan listrik dibebankan kepada pelanggan.
BPM juga menuntut PLN memberikan kompensasi nyata kepada pelanggan yang terdampak pemadaman berkepanjangan.
Bentuk kompensasi yang dimaksud antara lain berupa pembebasan biaya beban, potongan tarif listrik, hingga penggantian kerusakan peralatan elektronik milik warga dan pelaku usaha.
Mereka menilai pemadaman yang terjadi telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pedagang kaki lima, warung kopi, dan usaha rumahan yang bergantung pada listrik untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
"Ketua BPM Kalbar,Gusti Eddy, meminta PT PLN (Persero) lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa solusi yang jelas. Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama," Tegasnya.
Reporter: Dhen Baong
