Pontianak, Jurnal Rakyat - Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kalimantan Barat, Syafarahman, bersama keluarga besar AKPERSI Kalbar menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan ngopi solidaritas bertema “Dukung Moral Untuk Polri Yang Presisi” yang dihadiri sejumlah insan pers di bawah naungan AKPERSI Kalbar.
Dalam penyampaiannya, Syafarahman menilai kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan bentuk kejelasan struktur dalam sistem pemerintahan presidensial.
“Sebagai bagian dari cabang eksekutif, Polri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga garis komando dan akuntabilitas politik menjadi jelas. Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan garis komando,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pers, AKPERSI memandang profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam hubungan antara pers dan kepolisian.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor penting agar insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman, independen, dan profesional. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung penguatan institusi Polri sebagai lembaga sipil yang profesional dan memiliki struktur komando yang jelas.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir kegiatan, AKPERSI Kalbar menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi pentingnya pengawasan publik terhadap institusi kepolisian.
Organisasi tersebut juga mendorong penguatan reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Mereka menilai tantangan keamanan ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan kelembagaan yang solid dan responsif terhadap dinamika sosial maupun perkembangan teknologi informasi.
Dengan semangat menjaga demokrasi, stabilitas, dan kepastian hukum, AKPERSI Kalbar menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.(Dhen Baong)
